Perpindahan Letjen Kunto yang mendadak, hanya empat bulan setelah menjabat Pangkogabwilhan I, menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya besar.
Apalagi, posisi yang ditinggalkannya disebut-sebut akan diisi oleh Laksamana Muda Hersan, mantan ajudan Presiden Joko Widodo.
Sontak, publik mulai mengaitkan mutasi ini dengan dinamika politik nasional.
Isu semakin panas ketika diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang diketuai oleh ayah Kunto–Try Sutrisno, mengeluarkan pernyataan sikap yang meminta pencopotan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Forum ini menilai pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 melanggar hukum tata negara.
Pernyataan tersebut juga diteken oleh ratusan purnawirawan jenderal, termasuk Try Sutrisno sendiri.
Tudingan bahwa mutasi Letjen Kunto merupakan “hukuman politik” pun mencuat.
Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menyebut bahwa pembatalan mutasi Letjen Kunto semakin menguatkan dugaan adanya politik dibalik ini semua.
“Pembatalan KEP 554 hanya selang sehari tersebut semakin menegaskan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik," ucap Hendardi.
Menurutnya, publik sulit menerima penjelasan bahwa mutasi semata demi rotasi organisasi.
Apalagi, proses mutasi yang biasanya melibatkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dilakukan secara mendadak dan cepat.
"Saya juga menduga mutasi dan pembatalan Letjen Kunto tidak melibatkan kerja profesional Wanjakti," tambahnya.
Namun, pihak TNI membantah semua tuduhan itu.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa pembatalan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi yang dinamis, bukan karena tekanan politik.
“Ternyata dari rangkaian gerbong yang seharusnya berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa perwira tinggi yang memang belum bergeser saat ini, “ ungkap Brigjen Kristomei.
Menurutnya, Letjen Kunto dan enam perwira lain masih sangat dibutuhkan di posisi mereka sekarang.
“Sehingga di sebutkanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian mutasi ini,” tambahnya.
Spekulasi soal alasan mutasi Letjen Kunto tak lepas dari rekam jejaknya dalam menjaga netralitas TNI.
Bagaimana jejak netralitas Letjen Kunto di ranah TNI? Simak di halaman berikutnya!
Perpindahan Letjen Kunto yang mendadak, hanya empat bulan setelah menjabat Pangkogabwilhan I, menimbulkan kecurigaan dan tanda tanya besar.
Apalagi, posisi yang ditinggalkannya disebut-sebut akan diisi oleh Laksamana Muda Hersan, mantan ajudan Presiden Joko Widodo.
Sontak, publik mulai mengaitkan mutasi ini dengan dinamika politik nasional.
Isu semakin panas ketika diketahui bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang diketuai oleh ayah Kunto–Try Sutrisno, mengeluarkan pernyataan sikap yang meminta pencopotan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Forum ini menilai pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 melanggar hukum tata negara.
Pernyataan tersebut juga diteken oleh ratusan purnawirawan jenderal, termasuk Try Sutrisno sendiri.
Tudingan bahwa mutasi Letjen Kunto merupakan “hukuman politik” pun mencuat.
Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, menyebut bahwa pembatalan mutasi Letjen Kunto semakin menguatkan dugaan adanya politik dibalik ini semua.
“Pembatalan KEP 554 hanya selang sehari tersebut semakin menegaskan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik," ucap Hendardi.
Menurutnya, publik sulit menerima penjelasan bahwa mutasi semata demi rotasi organisasi.
Apalagi, proses mutasi yang biasanya melibatkan Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dilakukan secara mendadak dan cepat.
"Saya juga menduga mutasi dan pembatalan Letjen Kunto tidak melibatkan kerja profesional Wanjakti," tambahnya.
Namun, pihak TNI membantah semua tuduhan itu.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa pembatalan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi yang dinamis, bukan karena tekanan politik.
“Ternyata dari rangkaian gerbong yang seharusnya berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa perwira tinggi yang memang belum bergeser saat ini, “ ungkap Brigjen Kristomei.
Menurutnya, Letjen Kunto dan enam perwira lain masih sangat dibutuhkan di posisi mereka sekarang.
“Sehingga di sebutkanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian mutasi ini,” tambahnya.
Spekulasi soal alasan mutasi Letjen Kunto tak lepas dari rekam jejaknya dalam menjaga netralitas TNI.
Bagaimana jejak netralitas Letjen Kunto di ranah TNI? Simak di halaman berikutnya!