Angka kemiskinan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius hingga saat ini. Selain itu, ketimpangan pendapatan atau indeks Gini juga menunjukkan adanya peningkatan.
Pada September 2024, indeks Gini Indonesia tercatat sebesar 0,381, meningkat dari 0,379 pada Maret 2024.
Peningkatan ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk yang berpendapatan rendah menurun, distribusi pendapatan di Indonesia semakin tidak merata.
Faktor-faktor penyebab ketimpangan ini antara lain seperti, akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, kurangnya infrastruktur di daerah-daerah terpencil, serta rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja.
Menurut laporan World Bank, 60,3% penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan dan angka tersebut dapat meningkat akibat guncangan ekonomi atau bencana alam.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, serta pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi.
Salah satu negara tetangga yang dapat kita contoh adalah Malaysia, negara ini telah menerapkan kebijakan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) dan kemudian dilanjutkan dengan Model Ekonomi Baru (MBE) sejak 2010.
Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pendapatan antar kelompok etnis, serta mengurangi tingkat kemiskinan.
Penerapannya berupa alokasi tanah, kesempatan kerja, akses pendidikan serta memberikan berbagai subsidi untuk program yang ditujukan membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah Malaysia juga mendukung pemberian kuota untuk usaha kecil dan menengah dengan tujuan meningkatkan peran mereka dalam sektor ekonomi.
Hasilnya NEP dan MBE telah membantu Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi secara signifikan, meski ketimpangan sosial masih ada—program ini telah membantu untuk mengurangi kesenjangan yang ada antar golongan masyarakat.
Hal inilah yang harus dicontoh oleh pemerintah Indonesia, untuk membantu mengurangi dampak ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama di kota-kota besar dan daerah terpencil.
Pemerintah Indonesia juga harus melakukan investasi infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam juga sangat penting untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dari risiko kemiskinan.
Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, Indonesia dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)
Angka kemiskinan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius hingga saat ini. Selain itu, ketimpangan pendapatan atau indeks Gini juga menunjukkan adanya peningkatan.
Pada September 2024, indeks Gini Indonesia tercatat sebesar 0,381, meningkat dari 0,379 pada Maret 2024.
Peningkatan ini mengindikasikan bahwa meskipun jumlah penduduk yang berpendapatan rendah menurun, distribusi pendapatan di Indonesia semakin tidak merata.
Faktor-faktor penyebab ketimpangan ini antara lain seperti, akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, kurangnya infrastruktur di daerah-daerah terpencil, serta rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja.
Menurut laporan World Bank, 60,3% penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan dan angka tersebut dapat meningkat akibat guncangan ekonomi atau bencana alam.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, serta pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi.
Salah satu negara tetangga yang dapat kita contoh adalah Malaysia, negara ini telah menerapkan kebijakan Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) dan kemudian dilanjutkan dengan Model Ekonomi Baru (MBE) sejak 2010.
Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan pendapatan antar kelompok etnis, serta mengurangi tingkat kemiskinan.
Penerapannya berupa alokasi tanah, kesempatan kerja, akses pendidikan serta memberikan berbagai subsidi untuk program yang ditujukan membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah Malaysia juga mendukung pemberian kuota untuk usaha kecil dan menengah dengan tujuan meningkatkan peran mereka dalam sektor ekonomi.
Hasilnya NEP dan MBE telah membantu Malaysia mencapai pertumbuhan ekonomi secara signifikan, meski ketimpangan sosial masih ada—program ini telah membantu untuk mengurangi kesenjangan yang ada antar golongan masyarakat.
Hal inilah yang harus dicontoh oleh pemerintah Indonesia, untuk membantu mengurangi dampak ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, terutama di kota-kota besar dan daerah terpencil.
Pemerintah Indonesia juga harus melakukan investasi infrastruktur yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam juga sangat penting untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dari risiko kemiskinan.
Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta, Indonesia dapat mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)