Akibat pemberian kredit yang tidak sah ini, negara dirugikan hingga Rp692 miliar.
"Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum yang dilakukan Bank BJB, Bank DKI kepada Sritex telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp692 miliar," ucap Qohar.
Kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik perusahaan dan pelaku industri tekstil, tapi juga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sistem perbankan dan pasar modal Indonesia.
Selain itu, PT Sritex sendiri merupakan perusahaan terbuka yang dimiliki oleh publik sebanyak 40,97%, sementara sisanya sebesar 59,03% dimiliki oleh PT Huddleston Indonesia.
Artinya, kerugian ini juga menyentuh investor ritel dan masyarakat umum yang memiliki saham di perusahaan tersebut.
Kasus Sritex ini menambah daftar panjang skandal pembiayaan perbankan di Indonesia yang melibatkan perusahaan besar dan menimbulkan dampak sistemik.
Dalam konteks regulasi, kegagalan due diligence oleh Bank DKI dan BJB menjadi perhatian serius bagi OJK dan Kementerian BUMN.
Fenomena ini juga mencerminkan lemahnya sistem tata kelola dan manajemen risiko kredit di sektor perbankan nasional.
Ikuti terus perkembangan investigasi korupsi korporasi terbesar tahun ini hanya di DB News – sumber terpercaya berita ekonomi dan hukum nasional.(*)
Akibat pemberian kredit yang tidak sah ini, negara dirugikan hingga Rp692 miliar.
"Bahwa akibat adanya pemberian kredit secara melawan hukum yang dilakukan Bank BJB, Bank DKI kepada Sritex telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp692 miliar," ucap Qohar.
Kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik perusahaan dan pelaku industri tekstil, tapi juga menimbulkan krisis kepercayaan terhadap sistem perbankan dan pasar modal Indonesia.
Selain itu, PT Sritex sendiri merupakan perusahaan terbuka yang dimiliki oleh publik sebanyak 40,97%, sementara sisanya sebesar 59,03% dimiliki oleh PT Huddleston Indonesia.
Artinya, kerugian ini juga menyentuh investor ritel dan masyarakat umum yang memiliki saham di perusahaan tersebut.
Kasus Sritex ini menambah daftar panjang skandal pembiayaan perbankan di Indonesia yang melibatkan perusahaan besar dan menimbulkan dampak sistemik.
Dalam konteks regulasi, kegagalan due diligence oleh Bank DKI dan BJB menjadi perhatian serius bagi OJK dan Kementerian BUMN.
Fenomena ini juga mencerminkan lemahnya sistem tata kelola dan manajemen risiko kredit di sektor perbankan nasional.
Ikuti terus perkembangan investigasi korupsi korporasi terbesar tahun ini hanya di DB News – sumber terpercaya berita ekonomi dan hukum nasional.(*)