Dalam penjelasan lebih lanjut Anies menjelaskan proses revisi UU TNI perlu dipandang sebagai bagian dari ikhtiar besar dalam membangun negara, untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam pembahasannya.
“Keputusan sebesar ini perlu kehatihatian. Bukalah ruang diskusi yg lebih luas, saksama, dan partisipatif. Mari diskusikan bersama rakyat,” jelasnya.
Dalam pembahasan UU yang selalu disebut dibuat untuk rakyat, maka partisipasi dari mereka merupakan suatu hal yang wajar, pemerintah harus mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan oleh rakyat.
“Karena TNI adalah milik rakyat dan bagian dari rakyat. Biarkan rakyat di mana2 boleh ikut membahas,” tegas Anies.
Koalisi Masyarakat melihat dalam draft RUU TNI yang diterima oleh mereka terdapat pasal-pasal krusial yang tertulis dalam draft tersebut.
Namun Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, jika dibutuhkan perubahan untuk memperjelas peran TNI dalam tugasnya selain berperang, revisi ini tidak akan mengurangi supremasi sipil.
“Perubahan UU TNI diajukan oleh DPR RI untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI dalam tugas lain selain perang, tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil,” ucap Sjafrie.
Sebelumnya beberapa komunitas yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil telah memberikan pernyataan mereka melalui laman media masing-masing.
Namun hal tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pihak DPR, aksi protes kemudian dilakukan oleh ketua divisi hukum KontraS, Andrie Yunus.
Ia dan rekannya menerobos masuk ke dalam ruang rapat DPR yang tengah membahas kelanjutan dari RUU TNI di hotel Fairmont pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, kemudian menyampaikan jika pembahasan revisi UU TNI ini bukan atas kepentingan kelompok ataupun orang tertentu, melainkan hanya untuk Indonesia.
“Buat golongan tertentu kah? Buat diri saya kah? Ini saya pastikan untuk Merah Putih, Indonesia,” ucap Utat saat ditemui di sela-sela rapat.
Pembahasan mengenai RUU TNI ini terus berlanjut hingga ke rapat paripurna yang diadakan oleh DPR.
Pada Kamis, 20 Maret 2025 aksi protes massal dari Koalisi Masyarakat dan perwakilan Mahasiswa berbagai Universitas terjadi bersamaan dengan disahkannya RUU TNI.
(*)
Dalam penjelasan lebih lanjut Anies menjelaskan proses revisi UU TNI perlu dipandang sebagai bagian dari ikhtiar besar dalam membangun negara, untuk itu diperlukan kehati-hatian dalam pembahasannya.
“Keputusan sebesar ini perlu kehatihatian. Bukalah ruang diskusi yg lebih luas, saksama, dan partisipatif. Mari diskusikan bersama rakyat,” jelasnya.
Dalam pembahasan UU yang selalu disebut dibuat untuk rakyat, maka partisipasi dari mereka merupakan suatu hal yang wajar, pemerintah harus mendengarkan setiap aspirasi yang disampaikan oleh rakyat.
“Karena TNI adalah milik rakyat dan bagian dari rakyat. Biarkan rakyat di mana2 boleh ikut membahas,” tegas Anies.
Koalisi Masyarakat melihat dalam draft RUU TNI yang diterima oleh mereka terdapat pasal-pasal krusial yang tertulis dalam draft tersebut.
Namun Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, jika dibutuhkan perubahan untuk memperjelas peran TNI dalam tugasnya selain berperang, revisi ini tidak akan mengurangi supremasi sipil.
“Perubahan UU TNI diajukan oleh DPR RI untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas terhadap peran TNI dalam tugas lain selain perang, tanpa melanggar prinsip demokrasi dan supremasi sipil,” ucap Sjafrie.
Sebelumnya beberapa komunitas yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil telah memberikan pernyataan mereka melalui laman media masing-masing.
Namun hal tersebut tidak mendapatkan perhatian dari pihak DPR, aksi protes kemudian dilakukan oleh ketua divisi hukum KontraS, Andrie Yunus.
Ia dan rekannya menerobos masuk ke dalam ruang rapat DPR yang tengah membahas kelanjutan dari RUU TNI di hotel Fairmont pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, kemudian menyampaikan jika pembahasan revisi UU TNI ini bukan atas kepentingan kelompok ataupun orang tertentu, melainkan hanya untuk Indonesia.
“Buat golongan tertentu kah? Buat diri saya kah? Ini saya pastikan untuk Merah Putih, Indonesia,” ucap Utat saat ditemui di sela-sela rapat.
Pembahasan mengenai RUU TNI ini terus berlanjut hingga ke rapat paripurna yang diadakan oleh DPR.
Pada Kamis, 20 Maret 2025 aksi protes massal dari Koalisi Masyarakat dan perwakilan Mahasiswa berbagai Universitas terjadi bersamaan dengan disahkannya RUU TNI.
(*)