Dedi menyampaikan bahwa ia kerap dimintai bantuan biaya persalinan, yang bisa mencapai hingga Rp25 juta, terutama karena banyak di antaranya menjalani operasi caesar dan merupakan kelahiran anak keempat atau kelima.
"Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima," ujarnya usai rapat koordinasi di ruang Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota Depok, pada Selasa, (29/4).
Sementara, dari sisi tanggung jawab, menurut Dedi, seseorang yang memutuskan untuk menikah harus siap secara finansial untuk menanggung kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anak-anaknya.
"Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar program vasektomi atau KB pria dijadikan syarat bagi penerima bantuan sosial, sebagai upaya untuk mengendalikan kelahiran dan menurunkan angka kemiskinan.
"Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin," imbuhnya.
Tak berhenti disitu, ia turut mengusulkan agar warga yang bersedia menjalani vasektomi akan diberi insentif.
Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya memberikan insentif sebesar Rp500 ribu kepada para suami yang bersedia menjalani prosedur vasektomi.
Selain itu, ia juga mengumumkan bahwa desa-desa yang sukses mengimplementasikan program Keluarga Berencana akan mendapatkan apresiasi khusus.
Desa yang memenuhi berbagai indikator, seperti keberhasilan KB, layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, nihil kematian ibu dan anak, bebas stunting, serta pengelolaan sampah yang baik, akan diberi predikat sebagai Desa Istimewa.
Diketahui, sebelumnya, sebanyak 15,5 juta keluarga di Jawa Barat menerima bantuan sosial pada tahun 2024, mencakup berbagai program seperti Sembako, PKH, dan JKN.
Program ini bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu dengan total anggaran lebih dari Rp 22 triliun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Lantas, rencana Gubernur Dedi Mulyadi tersebut menuai perhatian publik karena menyinggung isu sensitif seputar kebijakan kependudukan dan kesejahteraan sosial.
Meski menimbulkan pro dan kontra, tujuannya adalah agar bantuan lebih tepat sasaran dan masyarakat semakin sejahtera.
Pantau terus DB News untuk laporan investigatif dan analisis kebijakan lainnya seputar program kesejahteraan nasional. (*)
Dedi menyampaikan bahwa ia kerap dimintai bantuan biaya persalinan, yang bisa mencapai hingga Rp25 juta, terutama karena banyak di antaranya menjalani operasi caesar dan merupakan kelahiran anak keempat atau kelima.
"Lahiran itu enggak tanggung-tanggung loh 25 juta, 15 juta karena rata-rata caesar dan itu rata-rata anak keempat, anak kelima," ujarnya usai rapat koordinasi di ruang Edelweis lantai 5 Gedung Balai Kota Depok, pada Selasa, (29/4).
Sementara, dari sisi tanggung jawab, menurut Dedi, seseorang yang memutuskan untuk menikah harus siap secara finansial untuk menanggung kehamilan, kelahiran, dan pendidikan anak-anaknya.
"Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua dong," ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar program vasektomi atau KB pria dijadikan syarat bagi penerima bantuan sosial, sebagai upaya untuk mengendalikan kelahiran dan menurunkan angka kemiskinan.
"Karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak tuh cenderung miskin," imbuhnya.
Tak berhenti disitu, ia turut mengusulkan agar warga yang bersedia menjalani vasektomi akan diberi insentif.
Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya memberikan insentif sebesar Rp500 ribu kepada para suami yang bersedia menjalani prosedur vasektomi.
Selain itu, ia juga mengumumkan bahwa desa-desa yang sukses mengimplementasikan program Keluarga Berencana akan mendapatkan apresiasi khusus.
Desa yang memenuhi berbagai indikator, seperti keberhasilan KB, layanan pendidikan dan kesehatan yang merata, nihil kematian ibu dan anak, bebas stunting, serta pengelolaan sampah yang baik, akan diberi predikat sebagai Desa Istimewa.
Diketahui, sebelumnya, sebanyak 15,5 juta keluarga di Jawa Barat menerima bantuan sosial pada tahun 2024, mencakup berbagai program seperti Sembako, PKH, dan JKN.
Program ini bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu dengan total anggaran lebih dari Rp 22 triliun untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Lantas, rencana Gubernur Dedi Mulyadi tersebut menuai perhatian publik karena menyinggung isu sensitif seputar kebijakan kependudukan dan kesejahteraan sosial.
Meski menimbulkan pro dan kontra, tujuannya adalah agar bantuan lebih tepat sasaran dan masyarakat semakin sejahtera.
Pantau terus DB News untuk laporan investigatif dan analisis kebijakan lainnya seputar program kesejahteraan nasional. (*)