Setelah menyelesaikan pendidikannya, Lee memulai profesinya sebagai pengacara hak asasi manusia di Seongnam.
Di sana, ia segera dikenal luas karena kiprahnya dalam melawan korupsi lokal serta membela kepentingan publik, termasuk memperjuangkan pendirian rumah sakit umum.
Aktivisme yang ia lakukan, serta dedikasinya terhadap pelayanan masyarakat, mendorongnya untuk masuk ke dunia politik dengan keyakinan bahwa perubahan nyata hanya bisa dicapai melalui kekuatan politik.
Sepanjang karir hukumnya, Lee dikenal gigih membela hak-hak kelompok yang kurang beruntung seperti korban kecelakaan kerja dan warga yang terancam tergusur akibat proyek pembangunan ulang perkotaan.
Pada tahun 2006, ia pertama kali mencoba peruntungan di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Seongnam, namun gagal.
Dua tahun kemudian, ia kembali gagal saat mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dari daerah yang sama.
Pengalaman hidup dalam kemiskinan menjadi pendorong utama di balik keputusannya masuk politik.
"Alasan saya terjun ke dunia politik sekarang adalah untuk membantu mereka yang masih menderita dalam jurang kemiskinan dan keputusasaan yang berhasil saya hindari, dengan membangun masyarakat yang adil dan dunia yang penuh harapan," ujarnya.
Usahanya membuahkan hasil pada tahun 2010, saat ia berhasil terpilih sebagai wali kota Seongnam.
Berbagai kebijakan kesejahteraan inovatif yang ia dorong seperti penyediaan seragam sekolah gratis, dividen untuk pemuda, dan bantuan tahunan sebesar 1 juta won bagi warga usia 19 hingga 24 tahun.
Hingga layanan pasca persalinan publik menarik perhatian nasional. Gaya kepemimpinannya yang tegas dan blak-blakan membuatnya menjadi figur yang cukup kontroversial namun tetap digemari oleh sebagian besar masyarakat.
Nama Lee semakin dikenal luas saat krisis politik pada 2016–2017, ketika ia termasuk yang paling awal menyerukan pemakzulan Presiden Park Geun-hye karena kasus korupsi.
Karir politiknya semakin menanjak saat ia terpilih sebagai Gubernur Provinsi Gyeonggi pada 2018—provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Korea Selatan.
Selama menjabat, ia menggagas kebijakan bantuan COVID-19 universal pertama di negara itu, menindak pelanggaran bangunan ilegal, dan memperluas program-program kesejahteraan sosial secara signifikan.
Terpilihnya Lee Jae-myung sebagai Presiden Korea Selatan menandai babak baru dalam sejarah politik negeri Ginseng.
Dari masa kecil yang penuh keterbatasan hingga menjadi pemimpin negara, perjalanan hidup Lee menjadi simbol harapan bagi banyak warga Korea yang merindukan perubahan.
Di tengah tantangan ekonomi global, gejolak politik dalam negeri, serta dinamika hubungan antar-Korea, kepemimpinan Lee diharapkan mampu membawa stabilitas, keadilan sosial, dan masa depan yang lebih inklusif.
Waktu akan membuktikan apakah Presiden baru ini mampu menjawab harapan rakyat yang telah mempercayakan masa depan negara di tangannya.
Ikuti terus perkembangan kebijakan dan langkah pertama Presiden Lee Jae-myung hanya di DB News. (*)
Artikel ini disusun dengan bantuan teknologi AI dan dikurasi oleh tim redaksi DB News untuk akurasi dan kualitas.
Setelah menyelesaikan pendidikannya, Lee memulai profesinya sebagai pengacara hak asasi manusia di Seongnam.
Di sana, ia segera dikenal luas karena kiprahnya dalam melawan korupsi lokal serta membela kepentingan publik, termasuk memperjuangkan pendirian rumah sakit umum.
Aktivisme yang ia lakukan, serta dedikasinya terhadap pelayanan masyarakat, mendorongnya untuk masuk ke dunia politik dengan keyakinan bahwa perubahan nyata hanya bisa dicapai melalui kekuatan politik.
Sepanjang karir hukumnya, Lee dikenal gigih membela hak-hak kelompok yang kurang beruntung seperti korban kecelakaan kerja dan warga yang terancam tergusur akibat proyek pembangunan ulang perkotaan.
Pada tahun 2006, ia pertama kali mencoba peruntungan di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Seongnam, namun gagal.
Dua tahun kemudian, ia kembali gagal saat mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dari daerah yang sama.
Pengalaman hidup dalam kemiskinan menjadi pendorong utama di balik keputusannya masuk politik.
"Alasan saya terjun ke dunia politik sekarang adalah untuk membantu mereka yang masih menderita dalam jurang kemiskinan dan keputusasaan yang berhasil saya hindari, dengan membangun masyarakat yang adil dan dunia yang penuh harapan," ujarnya.
Usahanya membuahkan hasil pada tahun 2010, saat ia berhasil terpilih sebagai wali kota Seongnam.
Berbagai kebijakan kesejahteraan inovatif yang ia dorong seperti penyediaan seragam sekolah gratis, dividen untuk pemuda, dan bantuan tahunan sebesar 1 juta won bagi warga usia 19 hingga 24 tahun.
Hingga layanan pasca persalinan publik menarik perhatian nasional. Gaya kepemimpinannya yang tegas dan blak-blakan membuatnya menjadi figur yang cukup kontroversial namun tetap digemari oleh sebagian besar masyarakat.
Nama Lee semakin dikenal luas saat krisis politik pada 2016–2017, ketika ia termasuk yang paling awal menyerukan pemakzulan Presiden Park Geun-hye karena kasus korupsi.
Karir politiknya semakin menanjak saat ia terpilih sebagai Gubernur Provinsi Gyeonggi pada 2018—provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Korea Selatan.
Selama menjabat, ia menggagas kebijakan bantuan COVID-19 universal pertama di negara itu, menindak pelanggaran bangunan ilegal, dan memperluas program-program kesejahteraan sosial secara signifikan.
Terpilihnya Lee Jae-myung sebagai Presiden Korea Selatan menandai babak baru dalam sejarah politik negeri Ginseng.
Dari masa kecil yang penuh keterbatasan hingga menjadi pemimpin negara, perjalanan hidup Lee menjadi simbol harapan bagi banyak warga Korea yang merindukan perubahan.
Di tengah tantangan ekonomi global, gejolak politik dalam negeri, serta dinamika hubungan antar-Korea, kepemimpinan Lee diharapkan mampu membawa stabilitas, keadilan sosial, dan masa depan yang lebih inklusif.
Waktu akan membuktikan apakah Presiden baru ini mampu menjawab harapan rakyat yang telah mempercayakan masa depan negara di tangannya.
Ikuti terus perkembangan kebijakan dan langkah pertama Presiden Lee Jae-myung hanya di DB News. (*)
Artikel ini disusun dengan bantuan teknologi AI dan dikurasi oleh tim redaksi DB News untuk akurasi dan kualitas.